Tampilkan postingan dengan label Regentschapsraad. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Regentschapsraad. Tampilkan semua postingan

Rabu, 18 April 2018

Dewan pemerintahan daerah (regentschapsraad) di zaman Belanda: Batang, 1930

PENGANTAR

Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.

Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.

Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.

Dewan pemerintahan daerah Batang, 1930
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Waktu: 1930
Tempat: Batang
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan:

Senin, 16 April 2018

Dewan pemerintahan daerah (regentschapsraad) di zaman Belanda: Pemalang, 1930

PENGANTAR

Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.

Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.

Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.

Dewan pemerintahan daerah Pemalang, 1930
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Waktu: 31 Januari 1930
Tempat: Pemalang
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan:

Sabtu, 14 April 2018

Dewan pemerintahan daerah (regentschapsraad) di zaman Belanda: Majalengka, 1926

PENGANTAR

Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.

Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.

Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.

Dewan pemerintahan daerah Majalengka, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Waktu: antara 1926-1929
Tempat: Majalengka
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan:

Kamis, 12 April 2018

Dewan pemerintahan daerah (regentschapsraad) di zaman Belanda: Kuningan, 1926

PENGANTAR

Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.

Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.

Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.

Dewan pemerintahan daerah Kuningan, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Waktu: antara 1926-1929
Tempat: Kuningan
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan:

Selasa, 10 April 2018

Dewan pemerintahan daerah (regentschapsraad) di zaman Belanda: Indramayu, 1926

PENGANTAR

Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.

Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.

Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.

Dewan pemerintahan daerah Indramayu, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Dewan pemerintahan daerah Indramayu, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Waktu: antara 1926-1929Tempat: Indramayu
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan:

Minggu, 08 April 2018

Dewan pemerintahan daerah (regentschapsraad) di zaman Belanda: Cirebon, 1926

PENGANTAR

Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.

Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.

Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.

Dewan pemerintahan daerah Cirebon, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Waktu: antara 1926-1929
Tempat: Cirebon
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan:

Jumat, 06 April 2018

Dewan pemerintahan daerah (regentschapsraad) di zaman Belanda: Ciamis, 1926

PENGANTAR

Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.

Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.

Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.

Dewan pemerintahan daerah Ciamis, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Waktu: antara 1926-1929
Tempat: Ciamis
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan:

Rabu, 04 April 2018

Dewan pemerintahan daerah (regentschapsraad) di zaman Belanda: Tasikmalaya, 1926

PENGANTAR

Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.

Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.

Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.

Dewan pemerintahan daerah Tasikmalaya, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Waktu: antara 1926-1929
Tempat: Tasikmalaya
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan:

Senin, 02 April 2018

Dewan pemerintahan daerah (regentschapsraad) di zaman Belanda: Garut, 1926

PENGANTAR

Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.

Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.

Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.

Dewan pemerintahan daerah Garut, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Dewan pemerintahan daerah Garut, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Dewan pemerintahan daerah Garut, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Dewan pemerintahan daerah Garut, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Waktu: antara 1926-1929
Tempat: Garut
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan:

Sabtu, 31 Maret 2018

Dewan pemerintahan daerah (regentschapsraad) di zaman Belanda: Sumedang, 1926

PENGANTAR

Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.

Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.

Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.

Dewan pemerintahan daerah Sumedang, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)

Waktu: antara 1926-1929
Tempat: Sumedang
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan:

Kamis, 29 Maret 2018

Dewan pemerintahan daerah (regentschapsraad) di zaman Belanda: Sukabumi, 1926

PENGANTAR

Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.

Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.

Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.

Dewan pemerintahan daerah Sukabumi, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)

Waktu: antara 1926-1929
Tempat: Sukabumi
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan:

Selasa, 27 Maret 2018

Dewan pemerintahan daerah (regentschapsraad) di zaman Belanda: Cianjur, 1926

PENGANTAR

Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.

Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.

Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.

Dewan pemerintahan daerah Cianjur, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Dewan pemerintahan daerah Cianjur, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)

Waktu: Januari 1926
Tempat: Cianjur
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan:

Minggu, 25 Maret 2018

Dewan pemerintahan daerah (regentschapsraad) di zaman Belanda: Bogor, 1926

PENGANTAR

Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.

Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.

Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.

Dewan pemerintahan daerah Bogor, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Dewan pemerintahan daerah Bogor, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Waktu: antara 1926-1929
Tempat: Bogor
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan: Ada kemungkinan dewan ini juga memiliki perwakilan dari warga keturunan Arab.

Jumat, 23 Maret 2018

Dewan pemerintahan daerah (regentschapsraad) di zaman Belanda: Bandung, 1926

PENGANTAR

Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.

Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.

Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.

Dewan pemerintahan daerah Bandung, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Dewan pemerintahan daerah Bandung, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Dewan pemerintahan daerah Bandung, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Waktu: antara 1926-1929
Tempat: Bandung
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan: Foto pertama pernah ditampilkan di posting tanggal 2 Maret 2017.

Rabu, 21 Maret 2018

Dewan pemerintahan daerah (regentschapsraad) di zaman Belanda: Karawang, 1926

PENGANTAR

Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.

Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.

Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.

Dewan pemerintahan daerah Karawang, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Waktu: antara 1926-1929
Tempat: Karawang
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan: Satu dari sedikit foto yang memperlihatkan ada perempuan di fota bersama anggota Regentschapsraad.

Senin, 19 Maret 2018

Dewan pemerintahan daerah (regentschapsraad) di zaman Belanda: Jakarta

PENGANTAR

Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.

Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.

Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.

Dewan pemerintahan daerah Batavia (Jakarta), 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Dewan pemerintahan daerah Jatinegara (Meester Cornelis), 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Dewan pemerintahan daerah Kebayoran (Jakarta), 1935
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Waktu: antara 1926-1929, 1936
Tempat: Jakarta
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan:

Sabtu, 17 Maret 2018

Dewan pemerintahan daerah (regentschapsraad) di zaman Belanda: Serang, 1926

PENGANTAR

Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.

Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.

Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.

Dewan pemerintahan daerah Serang, 1926
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Waktu: antara 1926-1929
Tempat: Serang (Banten)
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan:

Kamis, 15 Maret 2018

Dewan pemerintahan daerah (regentschapsraad) di zaman Belanda: Lebak, 1926

PENGANTAR

Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.

Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.

Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.

Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.

Dewan pemerintahan daerah Lebak, 1926-1929
(klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden)
Waktu: antara 1926-1929
Tempat: Lebak (Banten)
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan:

Kamis, 02 Maret 2017

Sidang pertama Regentschapsraad Bandung di tahun 1926

(klik untuk memperbesar | © spaarnestad)
Waktu: 1926
Tempat: Bandung
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Spaarnestad Photo
Catatan: Regentschapsraad adalah dewan daerah yang mulai dicetuskan di masa Gubernur Jenderal Dirk Fock, beranggotakan warga Belanda dan Hindia-Belanda, dengan tujuan untuk makin mendengar suara masyarakat di wilayah Hindia-Belanda.
Update 11 Maret 2018: Posting tanggal 23 Maret 2018 akan menampilkan tambahan foto berisi anggota  Regentschapsraad wilayah Bandung.