Dimulai di pertengahan tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda membentuk regentschapsraad (dewan pemerintahan daerah) di beberapa wilayah. Meski kewenangannya tidak besar, dan juga keanggotaannya tidak ditentukan rakyat, ini termasuk langkah maju di dalam menampung aspirasi warga jajahan, sebagaimana halnya pembentukan Volksraad beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan foto-foto yang tersedia, dewan pemerintahan daerah ini kelihatannya hanya dibentuk di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah.
Yang menarik dari foto-foto ini adalah keanggotaan dewan dan bagaimana pakaian yang dikenakan menunjukkan latar belakangnya. Warga Belanda tentunya berpakaian a la Barat; dan tanpa tutup kepala. Jumlah warga Belanda ini umumnya sedikit, kecuali di daerah yang menjadi tempat favorit mereka tinggal, seperti Jakarta, Bandung, atau Garut.
Warga lokal memiliki keanekaragaman dalam hal berpakaian. Kelompok priyayi umumnya mengenakan blangkon, baju adat, serta kain batik untuk bawahannya. Warga yang mendapat pendidikan Barat sudah mengenakan pakaian a la Barat, misalnya bercelana panjang, berjas, berdasi, dan tanpa tutup kepala. Kaum bangsawan yang mengenyam pendidikan modern berada di tengah-tengah: tetap mengenakan blangkon dan baju adat, tetapi menambahinya dengan dasi, baik yang panjang maupun kupu-kupu; bawahannya bisa celana atau kain tradisional. Di samping itu ada juga kelompok ulama atau saudagar Muslim yang mengenakan serban atau peci, baju jas tertutup atau jubah panjang, dengan bawahan kain sarung atau celana panjang.
Hampir semua yang muncul di foto adalah laki-laki. Ada beberapa wanita kulit putih, serta perempuan berkebaya di foto tertentu; tapi tidak jelas apakah mereka anggota dewan juga, atau istri dari salah satu anggota dewan.
 |
| Dewan pemerintahan daerah Sumedang, 1926 (klik untuk memperbesar | © Universiteit Leiden) |
Waktu: antara 1926-1929
Tempat: Sumedang
Tokoh:
Peristiwa:
Fotografer:
Sumber / Hak cipta: Universiteit Leiden
Catatan:
